All for Joomla All for Webmasters
Nasional

Himbauan Tegas Mendagri , Anies Terancam Batal Dilantik Gara-Gara Saracen

Himbauan Tegas Mendagri , Anies Terancam Batal Dilantik Gara-Gara Sa..

Himbauan Tegas Mendagri , Anies Terancam Batal Dilantik Gara-Gara Saracen

Bhinnekaku.com, Ketua Sindikat Saracen Jasriadi mengaku pernah melakukan pertemuan besar-besaran dengan para anggotanya menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Jasriadi, pada 2016, Agus Setiawan mengajaknya bertemu dengan para anggota Saracen dalam acara silaturahmi akbar.

Agus Setiawan merupakan salah satu pimpinan Saracen yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Silaturahmi akbar itu waktu Pilkada DKI. Itu pertemuannya saya enggak tahu persis, di situ ada ceramah cara memilih pemimpin. Tapi lebih detailnya saya lupa karena sudah lama,” kata Jasriadi kepada Liputan6.com, baru-baru ini.

Bahkan saat itu, kata Jasriadi, ada media yang meliput pertemuan tersebut. “Itu sekitar bulan 6 (Juni) atau 7 (Juli) itu,” ujar dia.

Meski demikian, Jasriadi mengaku pertemuan itu tak ada sangkut pautnya dengan Saracen.

Para anggota Saracen tersebut pertama kali bertemu saat menjadi simpatisan salah satgu calon presiden dan wakil presiden yang gagal pada Pilpres 2014.

“Perkenalan kita di medsos, waktu itu kan ada Pilpres 2014 kebetulan kita simpatisan salah satu calon yang gagal ya. Nah di situ kita kenal dengan yang seide, dan dari situ setiap yang seide ya kita kenal,” tandas Jasriadi.

Diskualifikasi Pemenang Pilkada yang Terlibat Saracen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan penebar kebencian Saracen, termasuk mengungkap siapa pemesan beritahoax atau berita bohong kepada Saracen.

“Seluruh parpol (partai politik) termasuk pemerintah harus mendorong (kepolisian) untuk mengusut tuntas siapakah di belakang kelompok ini? Apakah hanya urusan bisnis semata, termasuk siapa yang memesan berita yang mengujar kebencian berkaitan dengan SARA, fitnah. Ini harus kita berantas,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, jika ada pasangan calon dalam pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan presiden (pilpres) yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian dan SARA, harus ditindak tegas bahkan harus didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kontrol atau pengawasan DPR.

“Terkait pilkada, pileg, pilpres, juga harus jadi momentum baik untuk KPU dan Bawaslu dalam kontrol, pengawasan DPR siapa pun pasangan calon yang mengumbar kebencian, hujat, ujaran, dan fitnah harus ditindak tegas. Harus ada adu program, adu konsep,” kata Tjahjo.

“Kalau ada tim sukses paslon (pasangan calon), paslon, dalam kampanye pilkada atau pilpres yang menyebar berita hoax pada intinya saya kira harus didiskualifikasi,” lanjut dia.

Menurut Tjahjo, jika tidak ada tindakan tegas yang dilakukan, mekanisme demokrasi dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden akan rusak. Itu karena, kata dia, salah satu syarat sukses gelaran tersebut adalah tidak adanya kampanye yang berbau SARA dan fitnah.

“Kalau enggak (ditindak tegas), akan merusak mekanisme demokrasi kita karena syarat pileg, pilpres, pilkada sukses itu tingkat partisipasi politik baik, tidak ada politik uang dan tidak ada kampanye yang menyesatkan, menghujat, berbau fitnah,” tandas Tjahjo.

2 Comments

2 Comments

  1. Maria Lantang

    August 30, 2017 at 5:56 pm

    Sebenarx kita ajak msyrakat utk berdemokrasi secara santun dan bermoral,integritas tinggi yg d dlmx mnunjukkan kebergaman sbgai kekayaan dan potensi besar bgsa Indonesia yg utuh dalam Bhineka Tunggal Ika berdsarx PANCASILA

  2. LATIUS WAKLA

    September 1, 2017 at 2:14 pm

    SANGATSETUJU DIDISKUALIFIKASI SAJA SUPAYA TDK TERULANG AGI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top